ANDIL MEMAJUKAN PENDIDIKAN

SK Mendiknas Tentang Ujian Nasional 2006

2007-01-02T17:50:00.000-08:00

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3), Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006/ 2007.
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.
4. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor 061/U/1993 Tahun 1993, Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor 129/U/1993.
5. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003.
6. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah prosedur operasi standar yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian nasional yang ditetapkan oleh BSNP.
7. Kompetensi keahlian adalah kemampuan teknis peserta didik sekolah menengah kejuruan.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

BSNP menyelenggarakan UN tahun pelajaran 2006/2007, untuk mata pelajaran tertentu yang diikuti oleh peserta didik SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK.

Pasal 3

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 4

Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
d. akreditasi satuan pendidikan; dan
e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 5

(1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti UN.
(2) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; dan

b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.

(3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti UN di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama.

(4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.

(5) Peserta didik yang belum lulus UN berhak mengikuti UN pada tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Mata pelajaran yang diujikan pada UN:
a. untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
b. untuk SMA, dan MA Program Studi IPA meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/ Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika;
c. untuk SMA dan MA Program Studi IPS meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia/Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ekonomi;
d. untuk SMA dan MA Program Studi Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing lainnya;
e. untuk SMALB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika; dan
f. untuk SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian.

(2) Mata pelajaran yang diujikan untuk SMPLB dan SMALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e, hanya berlaku untuk program tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.

Pasal 7

(1) UN utama dilaksanakan satu kali pada minggu ketiga bulan April 2007 untuk SMA, MA dan SMK serta minggu ke empat untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.

(2) UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama.

(3) Ujian kompetensi keahlian dilaksanakan sebelum UN utama.

Pasal 8

(1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

(2) SKL UN-2007 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.

(3) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.

(4) SKL-UN-2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) SKL mata pelajaran yang diujikan secara nasional tahun pelajaran 2006/2007 merupakan rujukan untuk memilih dan merakit soal UN tahun pelajaran 2006/2007.

(2) Soal ujian dipilih dan dirakit dari bank soal yang sesuai dengan SKL-UN-2007.

(3) Bank soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup soal-soal yang dikembangkan berdasarkan:
a. Kurikulum 1994;
b. Kurikulum 2004; dan
c. Standar Isi dan SKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

(4) Bank Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).

(5) Paket-paket soal UN ditelaah dan ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 10

(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan setempat yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh BSNP.

(2) Kriteria kelayakan percetakan meliputi:
a. keamanan dan kerahasiaan;
b. kualitas hasil cetakan;
c. ketepatan waktu penyelesaian.

(3) Rincian kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam POS.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan UN, Menteri bertanggungjawab untuk:
a. menetapkan sekolah penyelenggara untuk peserta didik pada sekolah Indonesia di luar negeri;
b. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN;
c. menyediakan blanko ijazah; dan
d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN.

(2) BSNP sebagai penyelenggara UN bertanggungjawab untuk:
a. membentuk penyelenggara UN tingkat pusat;
b. melaksanakan penjaminan mutu paket soal;
c. menyiapkan master soal bekerja sama dengan Puspendik;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;
e. memantau kesesuaian percetakan yang ditetapkan oleh gubernur;
f. melakukan supervisi penskoran hasil pemindaian (scanning) lembar jawaban ujian;
g. membentuk tim pemantau independen UN;
h. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN;
i. menyusun dan menetapkan POS UN;
j. mengevaluasi pelaksanaan UN;
k. melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan UN, gubernur bertanggungjawab untuk:
a. menetapkan perusahaan percetakan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh BSNP;
b. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK;
c. mendata dan menetapkan calon peserta UN;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;
e. menggandakan soal ujian;
f. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar soal UN, lembar jawaban yang sudah diisi oleh peserta ujian, dan dokumen pendukungnya;
g. mengkoordinasikan pengolahan hasil ujian di wilayahnya;
h. menjamin keamanan dan kerahasiaan pengolahan lembar jawaban UN yang dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di provinsi;
i. menjamin objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di provinsi;
j. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN di wilayahnya;
k. menerima hasil UN dari BSNP dan mengirimkannya ke penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota; dan
l. melaporkan pelaksanaan UN di wilayahnya kepada Menteri.

(4) Dalam pelaksanaan UN, bupati/walikota bertanggungjawab untuk:
a. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN untuk SMP dan MTs;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan UN di wilayahnya;
c. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
d. menjamin kejujuran pelaksanaan UN;
e. menjamin keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan Lembar Jawaban UN yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dari satuan pendidikan penyelenggara UN;
f. mengirimkan lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf e ke Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;
g. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN;
h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN; dan
i. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur.

(5) Dalam pelaksanaan UN di luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia bertanggungjawab untuk:
a. menetapkan calon peserta UN;
b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan UN;
d. mengamankan dan menjaga kerahasiaan lembar jawaban UN yang sudah diisi oleh peserta ujian beserta dokumen pendukungnya;
e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan UN;
f. melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Menteri.

(6) Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggungjawab untuk:
a. melakukan pendataan calon peserta UN;
b. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
c. melaksanakan ujian sesuai POS;
d. mengirimkan lembar jawaban ujian yang telah diisi oleh peserta ujian kepada dinas kabupaten/kota;
e. menerima hasil UN dari penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota;
f. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Nasional di provinsi;
g. melaporkan pelaksanaan UN kepada pejabat yang menugaskannya;
h. menetapkan dan mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
i. menerbitkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus.

Pasal 12

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas UN dengan sistem silang murni antar sekolah/madrasah.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan UN di setiap sekolah dipantau oleh tim pemantau independen.
(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau penerimaan dan penyimpanan soal, pelaksanaan pengawasan UN, pengumpulan lembar jawaban, pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara UN kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan UN di setiap kabupaten/kota dipantau oleh tim pemantau independen.

(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau penerimaan, penyimpanan dan pengiriman soal, pelaksanaan UN di tingkat sekolah, dan penerimaan serta pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara tingkat provinsi.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan UN di setiap provinsi dipantau oleh tim pemantau independen.

(2) Tugas tim pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memantau pencetakan, penyimpanan, distribusi soal ujian, pengumpulan dan pemindaian lembar jawaban.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam POS.

Pasal 17

(1) Pemindaian (Scanning) lembar jawaban UN dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Puspendik dengan persetujuan BSNP.

(2) Daftar hasil pemindaian diskor oleh Puspendik dengan supervisi BSNP.

(3) Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diisi oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BSNP;

(4) Puspendik mengelola arsip permanen dari hasil UN di bawah koordinasi dan tanggungjawab BSNP.

Pasal 18

(1) Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:
a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau
b. memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

(2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah.

(4) Ijazah diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara dengan menggunakan blanko ijazah yang disediakan oleh Departemen.

(5) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyeleng-gara.

(6) Penerbitan SKHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam POS.

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan UN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.

(2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN dinyatakan gagal dalam UN.

Pasal 21

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan UN diatur dalam POS.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

MEMBANGUN SEKOLAH YANG EFEKTIF DI ERA OTONOMI DAERAH (oleh : Prof Dr.Suyanto,Ph.Dd

2006-11-23T16:56:00.000-08:00

Sejalan dengan otonomi daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001, pendidikan dasar dan menengah juga diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Pemerintah daerah memang belum memiliki pengalaman mengelola sekolah secara komprehensif. Ada daerah yang mencerminkan sikap pesimisme dan juga ada yang mencerminkan sikap yang amat optimistik dalam menyambut otonomi dalam bidang pendidikan. Bagi daerah yang pesi-mistik, hal ini terjadi sebagai akibat Dana Alokasi Umum kecil dibandingkan dengan kebutuhan daerah untuk menggaji guru pegawai negeri lain yang sudah didaerahkan. Karena pesimisnya bahkan ada Bupati yang dengan lugas “bercita-cita” untuk meng-embalikan sebagian guru ke pemerintah pusat. Hal ini terjadi kebanyakan di daerah dalam Jawa. Sebaliknya, Pemerintah Daerah yang optimistik saat ini telah mampu membuat rancangan anggaran untuk meningkatkan pendidikan di daerahnya masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah yang amat signifikan jumlahnya. Keadaan ini dapat terjadi karena daerah yang bersangkutan memiliki cukup sumber alam berupa komoditas primer yang dapat dijual untuk kepentingan itu. Apapun sikap daerah, the show must go on. Artinya, pendidikan memang harus segera ditangani dengan berbagai kendala yang mungkin ada di daerah masing-masing secara otonom.

Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan dasar dan menengah tinggal tergantung pada maunya daerah. Jika kita meminjam terminologi school based management, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para stakeholders. Manakala pemerintah daerah memiliki political will yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya human investment di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan.

Sebaliknya, manakala pemerintah daerah memandang pendidikan tidak penting, sehingga visi dan misi pendidikan di daerah itu tidak dirumuskan secara jelas dan dengan demikian tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid, mudah ditebak bahwa pendidikan di daerah itu akan tidak baik. Jika hal ini terjadi, praksis pendidikan akan berjalan secara tidak profesional. Sekolah-sekolah akan dikelola secara tidak efektif. Akhirnya berbicara visi dan misi di sekolah-sekolah berubah menjadi sesuatu yang dipandang terlalu mewah. Kondisi seperti ini akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya secara profesional.

Membangun budaya sekolah agar suatu sekolah menjadi sekolah efektif merupakan tantangan bagi daerah dalam menangani otonomi pendidikan. Semasa sentralisasi pendi-dikan, sekolah-sekolah dikelola tanpa memperhatikan efektivitas suatu sekolah. Bahkan ada tolok ukur yang amat trivial, dan sebenarnya misleading bagi proses pendidikan di sekolah, yaitu pencapaian prestasi sekolah yang selalu dikaitkan dengan NEM. Akibatnya segala daya yang dimiliki sekolah dikerahkan sedemikian rupa agar di sekolah-sekolah di bawah daerah kekuasaan kantor wilayah dapat mencapai NEM yang tinggi. Proyek-proyek perbaikan kualitas sekolah juga memiliki parameter peningkatan NEM. Masyarakat juga sangat menikmati kebijakan itu, sehingga jika seorang anak memiliki NEM yang tinggi orangtua anak yang bersangkutan sangat bangga tanpa mempedulikan kerusakan aspek afektif pada diri anak. Pendek kata NEM telah dituhankan di republik ini dalam kurun waktu yang cukup lama.

Dalam era otonomi pendidikan, keadaan ini harus diubah. Sekarang ini telah lahir paradigma baru mengenai keberhasilan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa IQ – perolehan aspek kognitif (yang dicerminkan dengan perolehan NEM) tidak lagi merupakan parameter yang signifikan bagi keberhasilan seseorang. Sebaliknya, ada faktor lain yang lebih signifikan sebagai indikator keberhasilan, yaitu: aspek afektif – emotional intelligence (EQ). Dengan demikian, kemampuan menahan diri, mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, memiliki ketahanan menghadapi kegagalan, bersikap sabar, memiliki kesadaran diri, bermotivasi tinggi, bersikap kreatif, memiliki empati, bersikap toleransi, dan sebagainya merupakan karakteristik yang jauh lebih penting untuk dimiliki siswa dari pada sekedar pencapaian NEM itu sendiri.

Jika demikian halnya, dalam paradigma baru itu secara implisit kita perlu mengelola sekolah secara efektif di era otonomi pendidikan ini. Rumusan sekolah yang efektif dapat kita ikuti dari konsepnya Mortimore (1991), yaitu: “one in which students progress further than might be expected from a consideration of intake” Jadi nampak dari rumusan ini bahwa tugas penting sekolah bukannya pencapaian NEM, akan tetapi menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah yang bersangkutan. Pada sekolah yang efektif, semua siswa dijamin dapat berkembang. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak efektif hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar (fast learners) yang dapat berkem-bang.

Dalam sekolah yang efektif terdapat proses belajar yang efektif, yang ciri-cirinya menurut Mortimore adalah sebagai berikut: (1) aktif, bukannya pasif; (2) tidak kasab mata; (3) rumit, bukannya sederhana; (4) dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual di antara para peserta didik; (5) dipengaruhi oleh berbagai konteks. Selanjutnya, ada beberapa ciri penting bagi sekolah yang efektif (Sackney, 1986), yaitu: (1) Adanya visi dan misi yang dipahami bersama oleh komunitas sekolah, yang dari sini dapat dirinci lagi menjadi: (a) adanya sistem nilai dan keyakinan yang saling dimengerti oleh komunitas sekolah; (b) adanya tujuan sekolah yang jelas; (c) adanya kepemimpinan instruksional. (2) Iklim belajar yang kondusif di sekolah, yang meliputi: (a) adanya keterlibatan dan tanggung jawab siswa; (b) lingkungan fisik yang mendukung; (c) perilaku siswa yang positif; (d) adanya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. (3) Ada penekanan pada proses belajar, yang terdiri dari: (a) memusatkan diri pada kurikulum dan instruksional; (b) ada pengembangan dan kolegialitas para guru; (c) adanya harapan yang tinggi dari komunitas sekolah; dan (d) adanya pemantauan yang berulang-ulang terhadap kemajuan belajar siswa.

Era otonomi pendidikan baru saja kita masuki. Inilah saat yang menentukan bagi para ahli, praktisi, dan juga pengamat pendidikan untuk secara bersama memberdayakan pendidikan nasional, meskipun secara politis pendidikan nasional kita saat ini kurang, dan bahkan juga layak untuk dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan dan kebosanan menyaksikan gejolak politik di republik ini, marilah kita juga memanfaatkan sisa energi yang ada pada diri kita untuk merenungkan, dan juga memikirkan bagaimana nasib para generasi penerus bangsa ini melalui sentuhan pendidikan di sekolah-sekolah yang mampu menawarkan transfer of learning, transfer of training, dan transfer of principles secara efektif. Jika demikian halnya, konsekuensinya kita memang perlu membangun budaya sekolah yang efektif. Semoga begitu.

Penyusunan KTSP SMP 8 Magelang

2006-11-16T00:39:00.000-08:00

SMPN 8 Magelang dalam rangka melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun pelajaran 2006/2007 melaksanakan IHT. Dalam IHT tersebut dilaksanakan review draf KTSP yang telah disusun oleh sekolah. Adapun yang bertindak selaku nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Drs. Utomo,M.Pd dari Kabupaten Kendal.
IHT SMP 8 Magelang rencananya diikuti oleh semua guru, konselor dan pengurus komite sekolah. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dihasilkannya dokumen KTSp lengkap dengan silabus dan rpp semua mata pelajaran

Diskusi Model Laporan Hasil Belajar

2006-11-16T00:15:00.000-08:00

Bertempat di Ruang Media SMA 1 Kendal, Hari Kamis, 16 Nopember 2006 Tim Pengembang kurikulum Kabupaten Kendal melaksanakan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut selain dihadiri oleh seluruh anggota tim juga dihadiri oleh Kadinas P dan K kab, Kendal Mulyadi,SH,MM, Kasubdin PP Drs. Muyono,M.Pd, Kasi Kurikulum SLTP/SM dan Nara sumber Drs. Hartoyo,MA,PhD konsultan pendidikan pada Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional.
Dalam pertemuan yang dipandu oleh ketua Tim Pengembang Drs. Utomo,M.Pd tersebut dibahas materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah dalam pelaksanaan KTSP. Pada kesempatan itu Drs. Hartoyo,MA,Ph.D menyampaikan hasil kajian pelaksanaan KTSP secara nasional dan hasil sinkronisasi materi pelatihan dan sosialisasi KTSP.
Adapun materi-materi yang didiskusikan pada kesempatan itu antara lain :
1. Model laporan hasil belajar SD,SMP,SMA,SMK dan cara pengisiannya
2. Pembelajaran efektif
3. pembelajaran tematik
4. dan 20 macam materi lain yang diberikan kepada peserta untuk bisa didiskusikan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.

Penyusunan Model KTSP

2006-11-08T19:59:00.000-08:00

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melaksanakan Workshop KBK yang memberikan materi pembekalan penyusunan model KTSP. Sebagai fasilitator dan nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah Drs. Utomo,M.Pd pengawas Dikmen Kabupaten Kendal. Peserta pelatihan selain menerima teknik penyusunan KTSP juga diberikan tugas untuk menyusun model KTSP melalui kerja kelompok. Diharapkan melalui kegiatan ini peserta memahami proses dan terampil menyusun dokumen KTSP.

Supervisi Kunjungan Kelas

2006-11-07T20:33:00.000-08:00

Dalam rangka meningkatkan kwalias Proses Belajar mengajar di sekolah binaan, pada bulan Oktober dan November 2006 dilaksanakan supervisi kunjungan kelas. Adapun sasaran supervisi adalah RPP yang dibuat oleh guru dan Pelaksanaan KBM di kelas.
Dalam supervisi tersebut digunakan instrumen penilaian kinerja guru (APKG I) untuk menilai persiapan mengajar guru dan Instrumen penilaian kinerja guru II untuk menilai pelaksanaan KBM. Penilaian dimulai dengan pertemuan supervisor dengan guru untuk mendiskusikan perencanaan yang dibuat oleh guru. Selanjutnya dilaksanakan supervisi dengan melakukan pemgamatan kepada guru yang sedang mengajar. Pada akhir kegiatan dilakukan diskusi untuk menemukan kekuatan yang harus dipertahankan oleh guru dan kekurangan untuk dicari upaya peningkatannya.

Pelatihan KTSP Dinas Pendidikan Kota Magelang

2006-11-07T20:14:00.000-08:00

Bertempat di Aula SMP Negeri 13 Magelang pada tanggal 7 dan 8 November 2006 dilaksanakan pelatihan KTSP dan penilaian untuk kepala SMP/MTs, dan guru. Sebagai Nara sumber dalam pelatihan tersebut adalah : Drs. utomo,M.Pd pengawas Dikmen Kabupaten Kendal dan Dr. T Ramli dari Pusat penilaian pendidikan depdiknas.
Pada hari pertama kepada peserta diberikan teknik penyusunan KTSP, Silabus dan RPP dan pengelolaan kurikulum sedang pada hari kedua diberikan teknik penilaian.

Pelatihan Pembelajaran Konekstual Guru IPA

2006-11-07T20:05:00.000-08:00

Bertempat di Ruang E.3.4 BPG Srondol sebanyak 70 orang guru IPA dari35 Kabupaten seluruh Jawa Tengah mengikuti Workshop KBK yang diselengarakan oleh Subdin Pembinaan Dikdas Dinas Propinsi Jawa Tengah.
Pada hari ke tiga kepada peserta diberikan materi pembelajaran Kontekstual dengan nara sumber Drs. Utomo,M.Pd. Para peserta diharapkan memeroleh pengetahuan tentang konsep Contekstual Teaching and Learning, mengenal model-model pembelajaran CTL, dan terampil menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran CTL dan menerapkan pembelajaran CTL.
Dalam kesempatan itu peserta tidak hanya mendapatkan informasi tentang CTL, tetapi juga menyusun RPP dan mempraktekkan pembelajaran CTL dengan model pebelajaran langsung, cooperatif learning dan pembelajaran berbasis masalah.

Utomo Ketua Tim Pengembang Kurikulum Kab.Kendal

2006-11-07T02:28:00.000-08:00

Bertempat di ruang sidang Dinas P dan K Kabupaten Kendal, Rabu 23 Agustus 2006 Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kendal Mulyadi,SH,MM mengukuhkan Drs. Utomo sebagai ketua tim pengembang Kurikulum. Kepengurusan melibatkan Pakar dari Perguruan Tinggi, pengawas, kepala sekolah dan guru yang dipilih berdasarkan prestasi, kemampuan dan dedikasinya dalam bertugas.Dari unsur pakar terpilih Drs. Hartoyo,MA,Phd dari Universitas Negeri Semarang.
Dalam sambutannya Mulyadi berpesan agar Tim dapat bekerja optimal mensukseskan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan di kabupaten Kendal yang sudah dicanangkan dilaksanakan serentak untuk seluruh sekolah. Tim berfungsi memberi bantuan teknis baik kepada lembaga pendidikan maupun perorangan dalam rangka pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kurikulum di Kabupaten kendal sehingga dalam pelaksanaan KTSP sekolah maupun guru yang mengalami kesulitan dapat segera diberikan bantuan teknis.
Meskipun secara resmi baru dikukuhkan pada hari Rabu, 23 Agustus 2006 tim pengembang telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya melakukan sosialisai KTSP dengan nara sumber Sekretaris BNSP pada bulan Juni, dan Bimbingan Teknis penyusunan KTSP kepada semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah Urusan Kurikulum pada tanggal 3 s.d 7 Juli 2006 serta menyusun model KTSP untuk SD,SMP,dan SMK berdasarkan Panduan KTSP yang diterbitkan BNSP serta memberikan fasilitasi pada IHT yang dilaksanakan oleh sekolah.
Publikasi dan sosialisasi KTSP dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media diantaranya melalui pemuatan Acuan Praktis Penyusunan KTSP dan model KTSP dalam Majalah Ganesa yang beredar di semua sekolah mulai edisi bulan Agustus 2006.
Adapun program yang direncanakan adalah : (1) membuka klinik bimbingan KTSP perorangan maupun kelompok, (2) Diskusi mingguan pendalaman kurikulum, (3) identifikasi kebutuhan sarana setiap mata pelajaran, (4) menyediakan nara sumber pelatihan/IHT dan Workshop, (5) mengelola Sistem Informasi kurikulum.
Dalam melaksanakan kegiatannya Tim pengembang berkolaborasi dengan Jaringan Inovasi pendidikan, dan Tim ICT Dinas P dan K kab. Kendal (JIP Kendal)

Sssssttt Info Penilaian Kinerja Kepala sekolah

2006-11-06T07:24:00.000-08:00

Da
Dalam waktu dekat tepatnya pertengahan bulan Nopember, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal akan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Penilaian ini diperuntukkan bagi kepala sekolah yang menjelang berakhir masa jabatan pada periode empat tahun pertama, atau empat tahun kedua.
Adapun yang akan dinilai meliputi komponen proses, dan hasil. Komponen proses meliputi tugas pokok kepala sekolah sebagai EMAS LIM (edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator).

Rencana Rapat Tim Pengembang Kurikulum Kendal

2006-11-01T18:54:00.000-08:00

Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Kendal berencana mengadakan Rapat besuk pada Hari Rabu, 16 Nopember 2006. Materi yang akan dibahas adalah penyusunan dan pengembangan Muatan Lokal. Kepada semua anggota Tim Pengembang diharapkan hadir pada kegiatan tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Pk. 09.00.
Diharapkan hadir pada kegiatan itu Bapak Dr. Hartoyo,MA.